Mahkamah Konstitusi menjunjung tinggi Undang-Undang Wajib Militer dan menyatakan bahwa undang-undang tersebut tidak melanggar persamaan hak laki-laki
2 mins read

Mahkamah Konstitusi menjunjung tinggi Undang-Undang Wajib Militer dan menyatakan bahwa undang-undang tersebut tidak melanggar persamaan hak laki-laki

Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan keputusan yang menyatakan bahwa ketentuan dalam Undang-Undang Dinas Militer yang mewajibkan wajib militer bagi warga negara laki-laki Republik Korea tidak melanggar hak kesetaraan laki-laki. Hal ini merupakan putusan konstitusional ketiga Mahkamah Konstitusi terhadap Pasal 3 Ayat 1 UU Dinas Militer.

Pada tanggal 26 September, Mahkamah Konstitusi mengambil keputusan bulat sebagai tanggapan atas permohonan konstitusional yang diajukan oleh individu, termasuk Pak A, yang berpendapat bahwa Pasal 3, Ayat 1 Undang-Undang Dinas Militer tidak sejalan dengan Konstitusi dan melanggar persamaan hak laki-laki.

Pasal 3, Bagian 1 Undang-Undang Dinas Militer menyatakan, “Warga negara laki-laki Republik Korea harus dengan setia menjalankan tugas militernya sesuai dengan Konstitusi Republik Korea dan Undang-undang ini. Namun, perempuan berhak untuk menjalankan tugas militer di kedua negara tersebut. pasukan tugas aktif dan cadangan secara sukarela.”

Tuan A dan lainnya, yang merupakan laki-laki warga negara Republik Korea, baik yang sedang menjalankan tugas militer, berencana untuk menjalankan tugas militer, atau dijatuhi hukuman penjara karena tidak menjalankan tugas militer, berpendapat bahwa ketentuan ini mendiskriminasi laki-laki dan melanggar hak kesetaraan mereka berdasarkan Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa masalah penentuan ruang lingkup tugas militer di antara warga negara yang mempunyai kewajiban pertahanan negara harus ditangani secara fleksibel mengingat situasi keamanan domestik dan internasional serta kemampuan keuangan negara yang berubah dengan cepat. Mereka menekankan perlunya menghormati diskresi legislatif yang luas dari Majelis Nasional dalam membentuk kewajiban khusus pertahanan negara melalui undang-undang.

Lebih lanjut, Mahkamah Konstitusi menunjukkan faktor-faktor seperti perbedaan fisik yang melekat antara laki-laki dan perempuan, potensi kebutuhan akan tenaga kerja tambahan dan pada masa perang, dan terbatasnya jumlah negara yang memberlakukan tugas militer pada perempuan dalam konteks komparatif. Mereka menyarankan bahwa dalam jangka panjang, diskusi mengenai penerapan sistem wajib militer yang netral gender atau transisi ke sistem sukarelawan harus dipertimbangkan secara serius melalui konsensus sosial, dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti perubahan angka kelahiran dan pasokan tenaga militer. Namun, saat ini, sulit untuk menyimpulkan bahwa keputusan legislatif dalam mempertahankan sistem wajib militer yang ada saat ini sangat sewenang-wenang.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah Konstitusi menyimpulkan bahwa terdapat alasan rasional yang membenarkan pembedaan yang timbul dari ketentuan tugas militer. Oleh karena itu, ketentuan tersebut tidak melanggar persamaan hak para pemohon maupun Konstitusi.

Putusan hakim ini merupakan kali ketiga Mahkamah Konstitusi menguji konstitusionalitas Pasal 3 Ayat 1 UU Dinas Militer. Putusan pertama diberikan oleh Majelis Keempat Mahkamah Konstitusi pada November 2010 yang menilai ketentuan wajib militer tidak mempengaruhi persamaan hak. Sekali lagi, Majelis Kelima Pengadilan mengikuti pada bulan Februari 2014 dengan mengeluarkan putusan kedua dengan suara bulat.

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *